IDGS, Selasa, 7 Januari 2020 – Game online dengan mikrotransaksi buatan asing seperti Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), Mobile Legends: Bang Bang, dan sejenisnya disebut-sebut berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah karena membuat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit.
“Data terakhir yang saya punya 34 jutaan orang gamer yang aktif. Jika developernya dari perusahaan asing itu yang me
mbuat neraca transaksi berjalan kita juga cukup tekor atau neraca pembayaran kita terganggu,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance atau Indef, dikutip dari detikcom, Senin (6/1/2020).
Menurut Bhima, game online yang berasal dari negara asing berkonstribusi membuat neraca transaksi berjalan di Indonesia minus, hal ini ironis mengingat banyaknya jumlah pemain game atau gamer di Indonesia.
Ia menyayangkan booming game online di Indonesia yang tidak dibarengi dengan eksistensi pengembang game lokal yang mampu bersaing dengan pengembang asing.
Bhima menjelaskan, jika ini dibiarkan dalam jangka panjang maka nilai tukar rupiah akan lemah terhadap dolar atau mata uang asing lainnya. Hal itu lantaran terjadi pertukaran mata uang setiap pemain gim online membeli beragam produk permainannya.
Pemerintah diminta agar tidak tinggal diam
Potensi merugikan negara tersebut sebenarnya telah lama digaungkan sejak Maret tahun lalu. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada saat itu, Mirza Adityaswara, telah menyuarakan kekhawatirannya akan aliran dana keluar negeri lewat transaksi game online yang secara tidak langsung dapat membebani Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI.
Atas keresahan akan potensi kerugian negara dari game online, Pemerintah pun diminta untuk tidak tinggal diam. Bhima berharap pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengembangkan game online buatan lokal. Menurutnya, Indonesia kalah jauh dari China — negara utama pemasok game online untuk platform mobile di Indonesia — yang telah memiliki sekolah kejuruan khusus terkait game.
“Di sana (China) ada salah satu produsen gim itu mereka punya perguruan tinggi atau sekolah vokasi untuk melakukan training aplikasi gim. Indonesia belum ada insan di kampus-kampus besar kita yang spesifik mendorong multimedia untuk gim,” tutur Bhima.
Selain dari segi SDM, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengembang game lokal berupa insentif perpajakan, kemudahan mengurus perizinan, hak paten, hingga hak cipta.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Pengamat Ekonomi dari PT Bank Central Asia (BCA) David Samual. Menurutnya, perlu diberikan insentif bagi perusahaan gim lokal untuk mengurangi jumlah dana yang keluar.
“Nggak perlu (diblokir). Persaingan saja. (Berikan) insentif lah untuk perusahaan-perusahaan gim lokal ataupun yang investasi di Indonesia, sehingga mengurangi outflow dana keluar devisa,” terang David seperti dikutip dari detikcom pada Selasa (7/1/2020).
(Stefanus/IDGS)
